Permasalahan Kontrak Keagenan


Ada banyak permasalahan yang di alami dalam kontrak keagenan di antaranya yaitu:
a)  hukum keagenan di Indonesia memberi kebebasan antara principal dan agen untuk menjalin hubungan hukum melalui penunjukan (sepihak dari principal) atau perjanjian (tunduk kepada ketentuan mengenai perikatan dari Hukum Perdata), tentu keduanya mempunyai implikasi hukum yang berbeda; hukum keagenan di Indonesia memberi kebebasan antara principal dan agen untuk menjalin hubungan hukum melalui penunjukan (sepihak dari principal) atau perjanjian (tunduk kepada ketentuan mengenai perikatan dari Hukum Perdata), tentu keduanya mempunyai implikasi hukum yang berbeda; 

  • Hukum Perlindungan Konsume
  • Sistem informasi manajemen (SIM)
  • Materi Hukum Perlindungan Konsumen
  • Kelembagaan Perlindungan Konsumen
  • Konsep Dasar Manajemen Strategik
  • Penentuan visi, misi, falsafah, Dan tujuan perusahaan
  • Gambaran Umum Tentang Anggaran
  • Kontrol Kecepatan Motor DC oleh Android
  • Cara Kerja Konverter Ganda menggunakan Thyristor dan aplikasinya
  • Daya Hantar Listrik
  • Komponen Kincir Angin
  • Induksi Elektromagnet
  • Arc-Fault Circuit Interrupters (AFCI) dan Fungsinya
  • Klasifikasi Power Supply dan Berbagai Jenisnya

  • b)  dilihat dari wajib daftar perusahaannya, maka hubungan hukum keagenan, apakah “perjanjian” ataukan “pendaftaran”? sebagai penentu legalitas hubungan keagenan? Kalau begitu pendaftaran merupakan norma hukum yang bersifat imperatif, yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pelaku bisnis keagenan, sementara apabila hubungan penentu hubungan keagenan perjanjian, maka pendaftaran hanya merupakan complementary (pelengkap) yang dapat dikesampingkan; b)  dilihat dari wajib daftar perusahaannya, maka hubungan hukum keagenan, apakah “perjanjian” ataukan “pendaftaran”? sebagai penentu legalitas hubungan keagenan? Kalau begitu pendaftaran merupakan norma hukum yang bersifat imperatif, yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pelaku bisnis keagenan, sementara apabila hubungan penentu hubungan keagenan perjanjian, maka pendaftaran hanya merupakan complementary (pelengkap) yang dapat dikesampingkan;


    c)  brbagai persyaratan yang diminta sehubungan permohonan pendaftaran tersebut, tidak hanya sekadar “tanda” menyangkut status dan kedudukan keagenan, melainkan lebih menyerupai “izin”;


    d)  dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/10987 Tentang Agen Tunggal Pemegang Merek, bila dicermati, untuk beberapa hal menimbulkan kontradiksi bahkan mengesankan terjadinya campur tangan pemerintah terhadap suatu transaksi perdata;  dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/10987 Tentang Agen Tunggal Pemegang Merek, bila dicermati, untuk beberapa hal menimbulkan kontradiksi bahkan mengesankan terjadinya campur tangan pemerintah terhadap suatu transaksi perdata;


    e)  mengenai hak prioritas untuk kepemilikan saham dari principal untuk mendirikan perusahaan manufaktur dari barang yang diagenkan tersebut, bagaimana seandainya track record dan kinerja yang buruk dari agen tersebut buruk? Rasanya mustahil principal menggandengnya.

    0 Response to "Permasalahan Kontrak Keagenan"

    Post a Comment

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel